Manado, 28 Mei 2025 – Pemerintah Kota Manado melaksanakan kegiatan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tahun 2025 pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kota Manado. Pelaksanaan evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Manado, serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dalam proses pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Kegiatan evaluasi dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Manado, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Manado, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Manado, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinasi Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta PPUPD Ahli Madya, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Unsur Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kota Manado. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi secara terarah dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan evaluasi, Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi memaparkan hasil pemantauan atas pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tersebut mencakup capaian yang telah diraih dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, serta kendala yang ditemukan di lapangan.
Selain itu, tim juga menyampaikan sejumlah masukan strategis sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Manado. Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintah dapat semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani, sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.
